Kewajiban Sertifikasi Halal

Pemerintah telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, obat dan kosmetik melalui Peraturan Pemerintah No. 31/2019 yang diundangkan pada awal Mei lalu. Regulasi tersebut adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku efektif 17 Oktober 2019.

Pada pelaksanaannya, kewajiban sertifikasi halal dilakukan bertahap, dimulai dari produk makanan dan minuman. Implementasi kewajiban sertifikasi halal tinggal menunggu hitungan bulan, namun hingga kini hal tersebut masih menyisakan polemik. Sebagian pelaku usaha merasa khawatir aturan ini akan memberatkan, khususnya bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Ada juga yang berpendapat sertifikasi halal seharusnya bersifat sukarela (voluntary). Pada umumnya, produsen terdorong melakukan sertifikasi halal karena merasa memiliki kepentingan untuk memberikan informasi tentang status halal produknya kepada segmen konsumen tertentu. Lebih jauh, ada yang menganggap kewajiban sertifikasi halal dapat mengganggu iklim usaha dan investasi di Tanah Air. Bahkan, tidak jarang pihak yang masih meragukan kesiapan pemerintah, terutama terkait dengan infrastruktur pelaksanaan JPH.

Di sisi lain, pemerintah berusaha memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa kebijakan ini untuk memberikan kenyamanan batin, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum terhadap kehalalan produk dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Pemerintah juga meyakinkan sertifikasi halal akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Kami melihat kekhawatiran para pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagai suatu hal yang wajar. Pertama, jarak waktu antara diundangkannya PP No. 31/2019 sebagai peraturan pelaksanaan JPH dan implementasi JPH pada Oktober mendatang relatif singkat. Hal itu menuntut pelaku industri untuk menyesuaikan diri secara cepat meski sebenarnya undang-undang JPH telah diinisiasi lima tahun yang lalu.

Sebagai gambaran, proses sertifikasi halal yang diterbitkan MUI untuk perusahaan dalam negeri selama ini membutuhkan waktu kurang lebih 75 hari kalender sejak aplikasi pendaftaran lengkap, untuk satu jenis produk dan satu pabrik. Sementara untuk perusahaan yang berlokasi di luar negeri (impor) kurang lebih sekitar 90 hari.

Kedua, banyak persepsi yang muncul bahwa produk yang tidak bersertifikasi halal selanjutnya tidak bisa masuk dan dijual di Indonesia. Akibatnya, mereka takut kehilangan pasar yang prospektif bagi produknya. Persepsi ini tak sepenuhnya benar, mengingat produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

Sumber: kontan

.

Postingan Terkait

.

Komentar

Detail Post

Tanggal Publish

11 June 2019 16:45WIB

Kategori

News