Diakui atau tidak, fase hidup paling berat bagi seorang pekerja adalah pada saat memasuki purna karya. Pada fase ini, umumnya seseorang mengalami penurunan multidimensional, utamanya penurunan penghasilan. Oleh karena itu seseorang harus mempersiapkan diri sejak dini agar tetap bahagia setelah purna karya. Salah satu instrumen andalan bagi masyarakat pekerja agar tetap bahagia pada fase purna karya adalah dana pensiun, baik dana pensiun yang diselenggarakan oleh pemberi kerja melalui dana pensiun pemberi kerja (DPPK), maupun dana pensiun yang didirikan oleh perbankan atau perusahaan asuransi jiwa melalui dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

Berbeda dengan produk perbankan, pasar modal, asuransi dan  pembiayaan yang sudah memiliki varian produk dan layanan syariah, dana pensiun termasuk ketinggalan dalam menyediakan layanan syariah. Sampai saat ini, di Indonesia secara legal belum ada dana pensiun syariah. Hal ini tergolong ironi. Seharusnya dana pensiun syariah merupakan layanan keuangan syariah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin husnul khatimah, karena dana pensiun baru dirasakan manfaatnya bagi peserta pada periode akhir hidup seseorang.

Dalam konteks ini, pengundangan Peraturan OJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah pada akhir September 2016 sangat penting bagi masyarakat. Saat ini, POJK ini merupakan satu-satunya regulasi yang menjadi payung hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan program pensiun syariah di Indonesia. Harapannya, penerbitan POJK ini akan diikuti dengan lahir dan bertumbuhnya industri dana pensiun syariah secara masif.

Namun, harapan itu bukan perkara mudah untuk diwujudkan. Karena, supply side dan demand side dana pensiun syariah masih menyimpan tantangan fundamental. Keduanya harus didorong bersamaan agar pertumbuhan dana pensiun syariah dapat bergerak optimal.

Pada sisi supply, belum adanya pelaku dana pensiun syariah menjadi tantangan paling utama. Memang sudah ada embrio dana pensiun syariah, yaitu beberapa dana pensiun yang tergabung ke dalam Ikatan Dana Pensiun Islam Indonesia (IDPII). Walaupun market share dana pensiun anggota IDPII sangat kecil dibanding total industri dana pensiun, keberadaan IDPII dapat menjadi penggerak utama sekaligus mempercepat pengembangan industri dana pensiun syariah.

Sisi suplai

Oleh karena itu, desain pengembangan dana pensiun syariah dari sisi suplai harus diarahkan untuk mendorong pihak-pihak potensial agar bersedia mendirikan dana pensiun syariah. Paling tidak terdapat tiga pihak potensial mendirikan dana pensiun syariah.

Pertama, pemberi kerja yang sudah memiliki dana pensiun non syariah. Untuk kategori ini, penyelenggaraan dana pensiun syariah dapat diarahkan dengan cara melakukan konversi dana pensiun yang sudah ada menjadi dana pensiun syariah, atau dengan cara mendirikan unit syariah DPPK. Jalur ini relatif lebih mudah, namun secara makro tidak menambah size aset industri dana pensiun.

Kedua, pemberi kerja yang belum memiliki dana pensiun. Untuk kategori ini, penyelenggaraan dana pensiun syariah dapat dilakukan dengan mengarahkan pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun syariah, atau diarahkan untuk mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta DPLK Syariah. Jalur ini relatif lebih sulit, tapi bila berhasil dampaknya secara makro bagi perekonomian nasional akan sangat signifikan. Kesulitan utamanya terletak pada pemahaman pemberi kerja yang masih sangat terbatas terkait urgensi dana pensiun syariah, dan kewajiban bagi pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, perbankan dan perusahaan asuransi jiwa. Untuk kategori ini, penyelenggaraan dana pensiun syariah dapat diarahkan melalui pendirian DPLK Syariah, atau bagi bank dan perusahaan asuransi jiwa yang sudah memiliki DPLK diarahkan untuk membuat dan menjual paket investasi syariah. Seharusnya jalur ini yang paling mudah untuk didorong, karena dapat dikategorikan sebagai model ekspansi bisnis bagi bank dan perusahaan asuransi jiwa.

Sedangkan sisi demand, tingkat literasi yang masih sangat rendah menjadi tantangan paling utama bagi pengembangan dana pensiun syariah. Berdasarkan survei OJK tahun 2013, hanya 7,13% masyarakat yang betul-betul mengetahui dan memiliki keyakinan terhadap dana pensiun. Sedangkan masyarakat yang belum memiliki pengetahuan sama sekali terhadap dana pensiun mencapai 81%.