Freeport FCX Hanya Divestasi 5,62 Persen: Mempertanyakan Legalitas Hak Partisipasi Rio Tinto (Bagian-1)

Transaksi dan pelunasan jual-beli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) senilai 3,85 miliar dolar AS tuntas pada 21 Desember 2018 yang lalu dan Indonesia kini, melalui PT Inalum (Indonesia Asahan Aluminium), memiliki 51,23 persen saham PTFI. Namun, akuisisi saham ini mengundang pro dan kontra. Pasalnya, harga akuisisi ini mahal sekali, 3,85 miliar dolar AS, sehingga ada yang mengatakan transaksi ini berpotensi merugikan negara. Apalagi masa berlaku Kontrak Karya (KK) PTFI akan berakhir pada 30 Desember 2021 di mana kalau izin KK tersebut tidak diperpanjang maka secara otomatis Freeport akan kembali menjadi milik Pemerintah Indonesia tanpa perlu mengeluarkan uang sedemikian besar untuk menguasai kembali pertambangan PTFI.

Di lain pihak, pembelaan masif juga dilakukan banyak pihak. Mereka berpendapat, sesuai Pasal 31 ayat 2, perjanjian KK tidak bisa dihentikan sepihak oleh Pemerintah Indonesia, alias harus diperpanjang hingga 2041: subject to ……; provided that the Company shall be entitled to apply for two successive ten year extensions of such terms, subject to Government approval. The Government will not unreasonably withhold or delay such approvals: artinya, pemerintah harus memperpanjang KK kecuali mempunyai alasan kuat dan masuk akal untuk menolak. Apakah benar demikian?

Dalam perjalanan waktu terjadi perubahan Undang-undang (UU) Pertambangan untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Pada 2009 pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010, PP Nomor 24 Tahun 2012 dan PP Nomor 77 Tahun 2014 yang, antara lain, mengatur divestasi saham dari pihak asing ke pihak Indonesia yang awalnya paling sedikit 20 persen menjadi paling sedikit 51 persen setelah 5 tahun beroperasi.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia seharusnya mempunyai alasan kuat untuk tidak memperpanjang KK Freeport pada 2021, KECUALI tidak bertentangan dengan UU terbaru, yaitu divestasi saham setidak-tidaknya 51 persen. Bukankah seharusnya demikian?

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX) nampaknya juga menyadari hal itu. Dan bersedia meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di PTFI menjadi paling sedikit 51 persen sesuai UU yang berlaku. Untuk itu, Pemerintah Indonesia, melalui Inalum, mengambil alih 45,62 persen saham PTFI dengan harga 3,85 miliar dolar AS. Sebagai catatan, pemerintah sudah memiliki 5,62 persen saham PTFI (terdilusi dari 9,36 persen akibat konversi 40 persen Hak Partisipasi Rio Tinto menjadi saham).

Hitungannya sebagai berikut.

Sebelum akuisisi, saham PTFI dimiliki FCX 90,64 persen (melalui kepemilikan langsung: 81,28 persen dan melalui anak perusahaan PT Indocopper Investama: 9,36 persen) dan Pemerintah Indonesia 9,36 persen. Tahun 1996 Rio Tinto investasi sebesar 184 juta dolar AS di PTFI untuk mendapatkan Hak Partisipasi (bagi hasil) sebesar 40 persen atas laba PTFI: untuk periode 1996 – 2021, hak laba 40 persen dihitung berdasarkan hasil produksi di atas tingkat produksi tertentu yaitu 118.000 ton bijih tambang per hari. Setelah 2021 (hingga 2041), hak laba 40 persen dihitung berdasarkan seluruh produksi.

Di sini timbul pertanyaan, apakah PTFI boleh mengikat perjanjian dengan pihak ketiga (Rio Tinto) yang membuat hak laba (saham?) Pemerintah Indonesia terdilusi dari 9,36 persen menjadi 5,62 persen (= 9,36 persen x 60 persen)? Kedua, mengingat KK PTFI berakhir 30 Desember 2021, apakah PTFI boleh membuat perjanjian Hak Partisipasi dengan Rio Tinto untuk periode 2021 – 2041? Bukankah ini melanggar ketentuan KK yang berakhir pada akhir tahun 2021? Mohon yang berwenang dan para ahli hukum dapat menjawabnya.

Dengan adanya Hak Partisipasi 40 persen Rio Tinto, hak laba pemegang saham lama (FCX dan Pemerintah Indonesia) setelah 2021 terdilusi tinggal 60 persen, terdiri dari FCX 54,38 persen (90,64 persen x 60 persen) dan Pemerintah Indonesia 5,62 persen (9,36 persen x 60 persen). Kepemilikan FCX terdiri dari kepemilikan langsung 48,77 persen (= 81,28 persen x 60 persen) dan melalui Indocopper 5,62 persen (9,36 persen x 60 persen).

Setelah akuisisi oleh Inalum, kepemilikan Indonesia menjadi 51,23 persen, dengan perincian: kepemilikan awal (5,62 persen), ditambah akuisisi Hak Partisipasi Rio Tinto dengan harga 3,5 miliar dolar AS (40 persen) dan akuisisi saham Indocopper dengan harga 350 juta dolar AS (5,62 persen). Sedangkan kepemilikan FCX turun dari total 54,38 persen menjadi 48,77 persen (melalui kepemilikan langsung karena saham Indocopper diambil alih oleh Inalum). Artinya, FCX hanya divestasi 5,62 persen saja.

Apakah nilai akuisisi sebesar 3,85 miliar dolar AS ini wajar, apakah Indonesia tidak membeli barang sendiri, akan dibahas di bagian 2 tulisan ini. 

 

Anthony Budiawan

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Sumber: www. watyutink.com

.

Postingan Terkait

.

Komentar

Detail Post

Tanggal Publish

31 December 2018 14:15WIB

Kategori

Opini